Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau Androy Ade Rianda menyampaikan kritikan terhadap minimnya kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat rapat paripurna penyampaian laporan reses Januari-April 2025 dan pengumuman massa reses periode Mei-Agustus 2025.
"Saya perlu sampaikan ini kepada Plh Sekda, dan ini juga sudah pernah saya sampaikan sebelumnya soal minim kehadiran OPD saat paripurna. Saat ini saja sekitar 90 persen anggota dewan tidak hadir pada paripurna, hanya 10 persen yang hadir. Bisa dilihat banyak kursi yang kosong," kata Androy Ade Rianda saat menyampaikan interupsi pada sidang paripurna, Kamis.
Ia meminta Sekda untuk mengevaluasi kehadiran OPD dalam setiap rapat paripurna. Sebab, setiap agenda paripurna memuat laporan-laporan penting yang seharusnya segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau melalui dinas terkait. Oleh karena itu, ketidakhadiran sejumlah Kepala OPD menjadi hal yang sangat disayangkan.
Salah satu agenda penting yakni penyampaian laporan reses periode Januari-April yang merupakan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) yang diserap oleh 65 anggota dewan. Tentunya, masyarakat sangat mengharapkan aspirasi tersebut dapat lansung didengar oleh pihak terkait.
"Jangan pula ini dijadikan alasan. Karena laporan reses diserahkan saja makanya kepala OPD banyak tidak hadir. Karena bagaimanapun setiap rekomendasi yang disampaikan oleh dewan harus ditanggapi oleh pemprov Riau sebagai eksekutif," sebut dia.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Riau M. Job Kurniawanmenanggapi kritikan yang disampaikan oleh legislator. Ia lansung melakukan kroscek kehadiran OPD saat paripurna.
"Ini menjadi koreksi bagi kita. Tadi sudah saya sampaikan informasi ini lewat WA group agar lansung dapat dibaca oleh kepala OPD. Terimakasih masukannya pak Dewan," ucap dia saat paripurna.
Untuk sidang reses periode Mei-Agustus akan dilaksanakan pada 22-29 Juni 2025. Sebanyak 65 anggota dewan diminta untuk memaanfaatkan momen tersebut semaksimal mungkin kepada konstituen disetiap dapilnya.